Menurut LaNyalla, secara prinsip, Presiden Jokowi tidak akan menghambat perjuangan warga untuk mendapatkan haknya. Namun aturan teknis berada di ranah Kementerian ATR/BPN dan lembaga terkait lainnya.
“Makanya dalam kesempatan ini aspirasi warga ini kembali kami perjuangkan dan kami kawal. Semoga sebelum pelantikan Presiden baru nanti persoalan ini selesai. Tentu ini akan menjadi legacy yang baik bagi Mas AHY,” ucap LaNyalla.
Dalam kesempatan itu, LaNyalla juga menyerahkan surat dukungan DPD RI atas penyelesaian kasus tanah Surat Ijo Surabaya berikut berkas-berkas pendukung lainnya dan diterima langsung oleh AHY.
Sementara itu, AHY mengatakan, pihak Kementerian ATR/BPN akan mengecek dan mempelajari lagi persoalan Surat Ijo tersebut.
Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN tidak akan menghalangi warga dalam mendapatkan kepastian tanahnya.
