Ada sebuah kunci utama agar dimata masyarakat bangsa ini praktik sejarah buruk penegakan hukum tidak berulang, sebaliknya proses berkesesuaian dengan mekanisme hukum pidana formil prosedural sesuai KUHAP dan jika benar prediktif Jokowi total tidak dapat menghadiri proses persidangan yang logika asas legalitasnya harus Ia hadiri, sekaligus dalam kerangka memenuhi fungsi tujuan hukum, utamanya fungsi “kepastian hukum”.
Walau hak JPU (rules) adalah untuk melakukan “penuntutan” sesuai asas dominus litis, terhadap para TSK/TDW vide Pasal 1 angka 6 KUHAP
Namun sebaliknya ada juga hak JPU untuk menggugurkan hak menuntutnya (dominus litis) dengan modal “keberanian” yang didasari prinsip berlaku objektifitas (profesionalitas dan proporsionalitas) yakni menggunakan hak penuntutan yang mereka JPU miliki (dominus litis) yang yakni dengan menerapkan metode opportunity (asas hukum oportunitas) sesuai Pasal 35 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang isinya:
