Oleh karenanya oleh sebab hukum, andai benar tanpa kehadiran Jokowi dan tanpa sumpah yang harus Ia dilakukan dihadapan majelis hakim persidangan di pengadilan yang berlangsung terbuka untuk umum, *ibarat sebuah turnamen maka no contest.*
Tentu hasil review pengamat sebelumnya yang viral, bisa menjadi tepat, bahwa pola persidangan terhadap para tersangka (TSK) tuduhan publik ‘ijazah Jokowi palsu’ bakal mirip persidangan terhadap eks terpidana terdakwa Bambang Tri Mulyobo (BTM) dan Sugih Raharja (Gus Nur) di Pengadilan Negeri Surakarta (2023) dan pola mengadili Gus Nur (2021) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu kedua sidang peradilan a quo in casu tanpa dihadiri (para) saksi korban.
Hal ‘nuansa’ praktik cacat hukum akibat implementasi proses penegakan hukum didalam praktik badan peradilan ini memang telah dan bakal kembali terjadi?
