Damai Hari Lubis (Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik))
JAKARTA || Bedanews.com – Sesuai informasi publik yang beredar bahwa, Jokowi bakal menjalani perawatan medis selama 2 tahun karena sakit atau mengidap alergi?
Maka asumsi publik tentunya prediktif Jokowi “kelak” tidak bisa menghadiri persidangan di badan peradilan umum, andai benar sidang perkara pidana terhadap diantara ke 8 aktivis atau seluruhnya yang sudah berstatus tersangka (TSK) karena mendapatkan tuduhan diduga telah menyampaikan “hasut atau fitnah kepada Jokowi selaku pengguna Ijazah palsu”, yang dipaksakan naik” ke tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Bagaimana status hukumnya, jika Jokowi selaku korban?
Karena sesuai ketentuan Pasal 1 angka 26 dan Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP Ia harus menghadiri persidangan sebagai saksi korban. Tentu merujuk makna KUHAP atau UU. RI Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan kaidah hukum positif (ius konstitutum) maka *absolut* harus dipenuhi dan diberlakukan
