“Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk menangguhkan penuntutan perkara demi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.”
Walau dalam KUHAP, asas oportunitas tidak secara eksplisit diatur, tetapi dapat diilustrasikan hubungan hukumnya (diperjelas dengan contoh peristiwa hukum) merujuk isi pasal 140 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:
“Dalam hal perkara tidak cukup bukti, Jaksa Penuntut Umum dapat menangguhkan penuntutan.”
Sehingga patut dan adil menurut hukum andai benar Jokowi kelak bakal uzur bertepatan momen dirinya harus tampil menuntut para penghina-dina dirinya yang serendah-rendahnya. Maka Kejaksaan melalui Jaksa selaku JPU mesti tampil berani dan objektif mengeluarkan surat penetapan menunda atau menghentikan tuntutan kepada para TSK atau calon TDW atau ‘TDW’. ***
