Bandung – Awal tahun 2018 DPRD Jawa Barat sebelum melaksanakan kewajiban rutinnya untuk menyerap aspirasi masyarakat dan sosialisasi kegiatannya melalui Kegiatan Reses I tahun 2018, DPRD jabar mengesahkan 5 Peraturan daerah (Raperda) dari 7 sisa Propemperda (program pembentukkan perda) yang sudah direncanakan pada tahun 2017 kemarin.
Ke lima Raperda yang telah ditetapkan jadi Perda tersebut di meliputi, Perda tentang Upaya Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa Provinsi Jawa Barat, Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi Jawa Barat, Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Bandar udara Internasional Jawa Barat, Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana dan Raperda tentang Perseroan Terbatas Jasa dan Kepariwisataan Jabar (Perusahaan Perseroan Daerah).
Sementara 2 raperda sisanya masih dalam kajian kemendagri adalah Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nom4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2036.
Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari yang memimpin sidang paripurna yang dihadiri Gubernur jabar Ahmad Heryawan menyatakan, Raperda tersebut seharusnya bisa selesai di akhir Desember 2017. Namun, keterlambatan ini disebabkan Panitia Khusus masih harus berkomunikasi dengan pemerintah pusat.@hermanto
