• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Kamis, November 12, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Dewan Apresiasi Usulan Raperda Pencegahan Pornografi

Dewan Apresiasi Usulan Raperda Pencegahan Pornografi

Asep Budi by Asep Budi
23 November 2017
in Tak Berkategori
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 Bandung BEDAnews.com

Makin maraknya tindak  pornografi dan akses informasi akan pornografi yang makin  mudah didapatkan, termasuk masalah pornografi,  sehingga Dewan menilai sangat bagus  dan mendukung ketika ada usulan  Raperda Pencegahan Pornografi.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Provinsi  Jabar ineu Purwadewi Sundari  ini, di Bandung. Selasa.

Makin maraknya pornografi dan akses informasi di dunia maya begitu mudah didapatkan, sehingga kami memandang ketika ada usulan raperda ini (Raperda Pencegahan Pornografi), maka sangat bagus.

BeritaTerkait

TNI Ajak Masyarakat Jadi Garda Terdepan Cegah Karhutla

11 November 2026

Doa Bersama Indonesia Raya, Menag Nasaruddin Umar Ajak Tokoh Lintas Agama Rawat Keberagaman

11 November 2026

“Insya Allah akhir tahun 2017 ini bisa disahkan menjadi perda, saya melihat tapi banyak agenda seperti reses dan lain-lain sehingga kalau pun tidak bisa diakhir tahun semoga awal tahun 2018 sudah bisa disahkan," Ujarnya.

Lebih jauh dikatakan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar ini, Raperda ini dinilai penting karena masalah pornografi sudah sangat mengkhawatirkan.

Sementara, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menjelaskan raperda ini merupakan raperda inisiatif dari Pemprov Jawa Barat.

Raperda ini diperlukan supaya undang-undang yang diatasnya yakni Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bisa lebih diperinci lagi untuk kondisi-kondisi yang khusus ada di Provinsi Jawa Barat.

"Undang-undang ini membutuhan peraturan pelaksanaan,  di level pusat PP, kalau di level daerah Perda, jadi perlu ditajamkan untuk kekinian yang ada di Jabar,"ujarnya.@86

Previous Post

Ketua DPRD Jabar Yakin Tol Soroja akan Makin Dongkrak Pariwisata Ciwidey

Next Post

Gubernur Jabar Langkahi DPRD Batalkan Perda Aset Dengan Pergub

Related Posts

TNI-POLRI

TNI Ajak Masyarakat Jadi Garda Terdepan Cegah Karhutla

11 November 2026
News

Doa Bersama Indonesia Raya, Menag Nasaruddin Umar Ajak Tokoh Lintas Agama Rawat Keberagaman

11 November 2026
TNI-POLRI

Intensifkan Pencegahan Bencana, Pasis Diklapa II TNI AD Gelar Penyuluhan Karhutla di Kalimantan Tengah

11 November 2026
TNI-POLRI

Teladani Semangat Pejuang Bangsa, Komandan Lanud Sjamsudin Noor Hadiri Upacara Hari Pahlawan 2026 di Kalsel

11 November 2026
TNI-POLRI

Cegah Karhutla, Pasis Diklapa TNI AD Edukasi Pelajar dan Masyarakat di Kalimantan Selatan

11 November 2026
Ragam

Rp865,6 Juta Dana Revitalisasi SDN 3 Hampatung Disorot, Kepsek Akui Tunjuk Pihak Ketiga: Ke Mana Mekanisme Swakelola?

11 November 2026
Next Post

Gubernur Jabar Langkahi DPRD Batalkan Perda Aset Dengan Pergub

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021