Saya juga tidak menyarankan agar pemerintah menggunakan formula sederhana seperti “Desil 1–4 pasti mendapat bantuan, sedangkan Desil 6–10 pasti tidak mendapat bantuan”. Formula seperti itu terlalu menyederhanakan realitas sosial.
Jika pemerintah ingin menggunakan kategori prioritas, menurut saya dapat dibuat pendekatan seperti berikut: Desil 1–2 menjadi prioritas sangat tinggi sesuai kriteria program; Desil 3–4 menjadi prioritas tinggi; Desil 5–6 dapat memperoleh program tertentu apabila memenuhi indikator kerentanan dan persyaratan program; sedangkan Desil 7–10 bukan prioritas bansos reguler, tetapi tidak otomatis tertutup untuk program yang memiliki kriteria khusus, perlindungan tertentu, atau kondisi darurat.
Pendekatan tersebut tentu perlu diuji secara statistik, administratif, dan hukum sebelum diterapkan. Namun prinsipnya jelas: batas desil harus menjadi instrumen kebijakan, bukan batas mutlak yang mengabaikan kondisi nyata masyarakat.
