SURABAYA || Bedanews.com – Saat menghadiri rangkaian kegiatan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia (DIHPA) di tengah kunjungan kerjanya di wilayah Surabaya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan mengajak para akademisi hukum pidana untuk mengambil peran lebih aktif dalam memperkuat upaya pencegahan tindak pidana di lingkungan birokrasi melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan advokasi berbasis keilmuan. Hal ini disampaikannya di hadapan para akademisi, yakni sekitar 130 dosen ilmu hukum pidana dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang ikut dalam Simposium Hukum Pidana di Surabaya.
Menurutnya, dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (14/7/2016), para akademisi memiliki posisi strategis untuk membantu pemerintah membangun sistem pencegahan yang mampu meminimalkan potensi pelanggaran hukum sebelum berkembang menjadi tindak pidana. Karena itu, pendekatan hukum tidak boleh hanya berhenti pada aspek penindakan, tetapi juga harus memperkuat tata kelola dan mitigasi risiko sejak awal.
