“Saya mengajak teman-teman asosiasi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam tata kelola pemerintahan. Ilmu hukum harus hadir untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi birokrasi,” ujar Prof. Zudan dalam forum di Surabaya, Jumat.
Prof. Zudan juga menjelaskan bahwa, risiko hukum kerap berawal dari persoalan operasional, seperti lemahnya pengelolaan organisasi, yang kemudian berkembang menjadi sengketa administrasi, gugatan perdata, hingga perkara pidana. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut juga dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Risiko hukum tidak berdiri sendiri. Ia sering lahir dari risiko operasional yang tidak tertangani, lalu berkembang menjadi masalah reputasi dan menurunkan derajat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” jelasnya.
