BANDUNG. BEDAnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendorong dialog terbuka antara legislatif, eksekutif, dan pihak terkait. Dalam hal kontroversi keluarnya Surat Edaran Gubernur tentang penghentian sementara ijin perumahan.
Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Dr. Buky Wibawa Karya saat menerima aspirasi dari DPD Aspersi Jawa Barat di ruang ketua DPRD Jabar Jl. Diponegoro 27 Bandung (16/1).
Buky menyebut. Kami akan mendorong dialog terbuka antara legislatif, eksekutif, dan pihak terkait. Agar keputusan yang lahir, bukan hanya adil tapi juga berpihak pada masa depan.
Dikatakan. SE Gubernur tentang penghentian sementara peneribitan ijin perumahan di Jawa Barat. Antara semangat memperbaiki lingkungan dan perijinan yang sudah terlanjur keluar nah ini kan jadi masalah kan gitu.!
Terkait hal tersebut, Politisi Partai Gerindra ini ketila ditemui di Bandung mengungkapkan.
Beberapa hari lalu, saya menerima audiensi dari DPD APERSI Jawa Barat. Diskusi kali ini membuka banyak hal penting.
Di satu sisi, ada kekhawatiran dari para pengembang soal moratorium izin perumahan yang dikhawatirkan bisa berdampak ke investasi dan para pekerja. Tapi di sisi lain, ada kegelisahan nyata soal kerusakan lingkungan yang sudah terjadi.
Dua hal ini sama pentingnya. Dan keduanya perlu dibahas bersama, bukan saling meniadakan.
Aspirasi dari APERSI sudah saya catat. Langkah selanjutnya, kami akan mendorong dialog terbuka antara legislatif, eksekutif, dan pihak terkait. Agar keputusan yang lahir, bukan hanya adil tapi juga berpihak pada masa depan.
Sebelumnya DPD ASPERSI Jabar menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPRD Jabar dengan menyampaikan beberapa hal diantaranya.
Adanya Surat Edaran ini itu akan merumahkan karyawan.
Jawa Barat adalah jkontributor atau oenerima FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) dari pemerintah terbesar se indonesia. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Saat itu respon ketua DPRD kepada Aspersi terkait aspirasinya akan mbuka dialog dengan pihak terkait.
Dikatakannya. Bagaimana sekarang ini sebetulnya mensinkronkan antara keinginan Gubernur memperbaiki lingkungan yang rusak, dengan sebutlah dengan ijin yang sudah keluar. Ini kan bukan menyangkut satu dua perusahaan menyangkut investasi menyangkut mungkin juga akan ada kerugian di sektor suimber daya manusuia dan sebagainya.
Nah ini. Data ini memang harus tersampaikan, ke guibernur nanti perwakilan dari apersi kiita undang gitu kan.
Jadi kita dialog komprehensif aja. Dengan semua gitu ya dari Dewan dengan eksekutif dan juga dari organisasi.@herz
