BANDUNG. BEDAnews.com – Daerah adalah ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan rakyat, sehingga dukungan fiskal untuk daerah harus menjadi prioritas utama.
Hal ini dikatakan Ketua DPRD Jabar yang juga Ketua ADPSI Dr. Buky Wibawa Karya saat menghadiri Rapat Gabungan bersama Komite I dan Komite IV DPD RI untuk mengawal Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 dan menyusun usul perubahan paket UU Keuangan Negara agar lebih fleksibel bagi daerah. Di Jakarta.(20/1).
“Dua hari lalu, saya menghadiri Rapat Gabungan bersama Komite I dan Komite IV DPD RI untuk mengawal Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 dan menyusun usul perubahan paket UU Keuangan Negara agar lebih fleksibel bagi daerah.” Ujarnya
Ditambahkan. Saya mewakili ADPSI menekankan bahwa daerah adalah ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan rakyat, sehingga dukungan fiskal untuk daerah harus menjadi prioritas utama.
Kenyataannya, gerak kita di lapangan sering kali terhambat oleh aturan yang kaku dan tumpang tindih. Kita tidak ingin lagi daerah menjadi pihak yang paling terdampak setiap kali ada penyesuaian anggaran dari pusat.
Untuk itu, ADPSI mengusulkan revisi UU Keuangan Negara yang lebih adil dan adaptif.
Kita butuh sistem yang memberikan kepastian, mencegah tumpang tindih, dan memberi ruang bagi daerah untuk berinovasi sesuai dinamika di lapangan tanpa mengurangi akuntabilitas@herz
