Belum ada pernyataan resmi dari Direksi TransJakarta terkait kebenaran informasi ini. Namun, jika benar adanya, hal tersebut sangat memprihatinkan. TransJakarta adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang asetnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Secara substansi, BUMD tetap merupakan bagian dari aset negara atau milik pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap tindakan direksi wajib memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta kepentingan masyarakat pengguna layanan.
Keberangkatan puluhan pejabat TransJakarta untuk kegiatan yang terkesan bersifat rekreasional di tengah kondisi krisis jelas dapat dinilai sebagai tindakan yang tidak pantas, bahkan berpotensi menghamburkan biaya. Apalagi masyarakat Jakarta sedang menghadapi berbagai kesulitan, termasuk kondisi ekonomi yang berat, ditambah kerusakan fasilitas umum akibat aksi massa.
