“Apabila penjelasan pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dihapus, maka MPR kembali bisa membuat TAP MPR yang bersifat regelling. TAP MPR yang bersifat regelling dapat menjadi solusi manakala negara dihadapkan pada berbagai kebuntuan, baik kebuntuan konstitusi, kebuntuan politik, maupun kebuntuan hukum,” kata Bamsoet.
Dosen Tetap Hukum Tata Negara (HTN) pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN) serta Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) ini menambahkan, perjalanan sejarah bangsa membuktikan bahwa TAP MPR yang bersifat regelling mampu menjadi penyelamat bangsa Indonesia ketika mengalami krisis konstitusional. Diantaranya, MPRS pernah membuat Ketetapan yang melarang berkembangnya faham Marxisme dan Leninisme usai peristiwa pemberontakan G30S/PKI pada 1965, setelah sebelumnya Pengemban Supersemar Jenderal Soeharto membubarkan PKI pada 3 Maret 1966.
