“Tentu ini menjadi persoalan, karena tidak seharusnya ketentuan dalam penjelasan membatasi norma yang diatur dalam pasal. Partai Bulan Bintang dengan Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra pernah mengajukan judicial review terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun sidang MK menolak uji materi tersebut,” ujar Bamsoet dalam Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR bersama Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar di Jakarta, Sabtu (8/6/24).
Hadir antara lain, Wakil Ketua Umum MPR RI, Ahmad Basarah, Fadel Muhammad dan Jazilul Fawaid.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini memaparkan, penjelasan pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 membatasi MPR tidak bisa lagi membuat TAP MPR yang bersifat mengatur (regelling). Saat ini MPR hanya bisa mengeluarkan TAP MPR yang bersifat penetapan (beschikking).
