Pengembalian kewenangan subjektif superlatif MPR melalui TAP MPR menjadi penting, mengingat UUD 1945 pascareformasi seperti tanpa pintu darurat jika terjadi dispute atau kebuntuan yang berkepanjangan. Indonesia penting memiliki pintu darurat dalam UUD 1945 dan protokol kedaruratan menjadi solusi manakala negara-bangsa dihadapkan pada berbagai kebuntuan, seperti kebuntuan konstitusi, kebuntuan politik, dan bahkan kebuntuan hukum.
“Banyak yang meremehkan soal kedaruratan ini. Sebagai bangsa, seyognyanya kita ‘sedia payung sebelum hujan’. Bagaimana jika sekiranya terjadi situasi di mana presiden dan wakil presiden, berikut triumvirat yakni menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri pertahanan beserta jajaran yang lain lumpuh, atau berhalangan tetap secara serentak? Dengan demikian, situasi keadaan bahaya itu sama sekali tidak dapat diatasi oleh organ-organ konstitusional yang ada. Timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban atau kewenangan hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut?,”tanya Bamsoet.
