Oleh karena itu, Benny menegaskan, Barikade 98 mengeluarkan ultimatum nasional. Pihaknya ingin memberikan dukungan penuh kepada KPK dan pemerintah.
“Ultimatum nasional kita keluarkan untuk KPK dan pemerintah agar tidak hanya membersihkan kelompok kanan dan Taliban dari istitusi pemerintahan, lembaga dan politik tapi juga dari internal KPK,” terang Benny kembali menegaskan.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik & Keamanan dan Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu Politik (Magister & Doktoral) di Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi mencoba meluruskan soal perubahan status pegawai KPK menjadi ASN.
Menurut Muradi, apa yang terjadi sekarang tak perlu menjadi polemik. Justru sebaliknya, hal itu harus menjadi kekuatan baru bagi KPK.
“Kalau misalnya dari sekian ratus orang ada beberapa penyidik yang dirasa tidak masuk kualifirikasi, bisa disalurkan ke kementerian atau kompartemen lain.
