JAKARTA – Bedanews.com, Tahun depan, pemerintah mulai menggeber pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Bahkan untuk anggarannya, pemerintah akan mengalokasikan pagu indikatif anggaran belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu, bahwa pada tahun depan pemerintah mulai menganggarkan Rp27 Triliun hingga Rp30 Triliun dari APBN 2023 untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Jumlah tersebut, mencakup anggaran pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
IKN Nusantara sekaligus wujud pengarusutamaan simbol identitas bangsa, green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efesien dan efektif sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia. Bahkan, IKN Nusantara diharapkan akan mampu menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi.
Hal ini juga diyakini oleh mantan ketua umum DPP IMM Beni Pramula. Menurut dia, IKN Nusantara akan memiliki prospek menjanjikan di masa mendatang.
“Namun tentunya, pemerintah perlu membuktikan komitmen dan peta jalan (road map) dari proyek tersebut guna mengerek kepercayaan investor,” ujar Beni dalam perbincangannya dengan media di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dikatakan bahwa perpindahan ibu kota suatu negara pada dasarnya bukanlah merupakan suatu hal yang baru, beberapa negara tetangga Indonesia sebelumnya telah melakukan pemindahan ibu kota seperti Malaysia yang memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw.
“Sayangnya dua negara tetangga Indonesia yang melakukan pemindahan ibu kota tersebut tidak sepenuhnya berhasil, karena berbagai alasan sehingga masyarakat (terutaman pegawai pemerintahan) enggan untuk pindah baik itu dengan alasan keluarga, akses, serta berbagai hal yang menjadi latar belakang keengganan untuk pindah,” kata Beni.
Disisi lain Beni juga mengakui kalau selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa, sehingga menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa. Dan, apabila dibiarkan hal tersebut berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.
“Jadi saya melihat rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Dan tentunha sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa,” ujar Beni berharap.
Masih menurut Beni, pembangunan IKN ini juga diharapkan bisa dirancang dalam satu dapur bersama. Pemerintah juga diharapkan untuk bersikap terbuka dengan tidak hanya melulu menyampaikan yang bagus-bagusnya saja, melainkan menyampaikan juga segala risiko yang akan timbul sehingga bisa menaruh rasa kepercayaan penuh kepada masyarakat.
“Bukan (sekadar) memindahkan Jakarta ke Kalimantan, tapi bagaimana keduanya bisa menjalin hubungan yang sinergis,” demikian Beni Pramula.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey meminta pemerintah untuk melibatkan pelaku usaha di sektor ritel terkait dengan penyusunan tata kota IKN Nusantara di Kaltim. Dia mengatakan peritel memiliki kepentingan untuk menyesuaikan rencana investasi di IKN yang belakangan menjadi prioritas pemerintah.
“Kita berharap dapat diikutsertakan untuk membahas zonasi atau tata kota IKN, kita bisa ikut memberi masukan supaya lebih sesuai dengan harapan kita sebagai investor atau pelaku usaha untuk hadir di IKN,” kata Roy.
(Red)
