Demak – bedanews.com – Setelah Kurikulum Merdeka (Kurmer) berjalan beberapa tahun, baru akan diberikan payung hukum dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen). Sepertinya kementerian pendidikan mengebut dengan kejar tayang, agar nantinya Permen Kurmer bisa diterbitkan bulan Maret ini, sebelum masa jabatan presiden berakhir.
“Ini kementerian pendidikan seakan- akan tergopoh-gopoh kejar tayang untuk bisa menerbitkan Peraturan menteri terkait Kurikulum Merdeka,” kata Suparman, dewan penasehat PB.PGSI Pusat, melalui press release, Senin (19/2).
Senada disampaikan oleh Noor Salim, Ketua DPD PGSI Kabupaten Demak bahwa, fakta di lapangan, kurikulum merdeka ini justru tidak memerdekakan para guru. “Arahnya pun berubah-ubah sehingga membuat bingung para guru sebagai pelaksana dikelas,” kata Salim.
