Lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu jawaban penting yang memberikan dasar hukum bagi semua pihak dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara benar, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan aturan ini dan ketentuan terkait lainnya, publik memiliki hak hukum untuk mengetahui informasi-informasi penting yang memang dapat dan seharusnya diakses oleh masyarakat.
Dari sudut hukum, pemalsuan dokumen dan penggunaan dokumen palsu diatur tegas dalam peraturan pidana. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa setiap orang yang membuat atau menggunakan surat palsu—termasuk ijazah—dapat dipidana penjara hingga enam tahun.
Selain adanya ancaman hukuman pidana, regulasi pendidikan seperti Permendikbud yang mengatur standar ijazah juga memperkuat ketentuan administratif mengenai keabsahan, pencatatan, dan verifikasi dokumen akademik. Dengan demikian, pembuatan atau penggunaan ijazah palsu memiliki konsekuensi pidana, administratif, moral dan sosial.
