Penjatuhan pidana terhadap pelaku harus tetap berlandaskan bukti dan aturan hukum yang berlaku. Jika penyidik menemukan unsur-unsur pemalsuan terpenuhi, maka penegakan pidana adalah langkah tepat. Namun, proses hukum tidak boleh dipolitisasi, karena politisasi justru akan meruntuhkan integritas hukum dan memperburuk polarisasi. Hukum harus berdiri independen, transparan, dan berbasis fakta.
Dalam konteks tersebut, masyarakat dan pemerintah sering kali terseret ke dalam lingkaran persoalan yang justru ditimbulkan oleh pemimpin atau mantan pemimpin yang memperumit masalah. Pertanyaannya sekarang adalah: apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah? Artinya, terhadap pemimpin atau mantan pemimpin yang berperilaku demikian, diperlukan respons yang proporsional dari semua pihak.
