Diperlukan campur tangan pemerintah pusat secara adil dan manusiawi, sesuai ketentuan hukum yang berlaku, agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sewenang-wenang, apalagi sampai harus mendekam di penjara akibat kesalahan informasi atau tindakan yang tidak berdasar. Keadilan harus ditegakkan sejak awal oleh semua pihak, bukan dengan mengandalkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan kewenangan khusus seperti amnesti, abolisi, grasi, atau rehabilitasi sebagaimana pernah terjadi dalam proses hukum sebelumnya. ***
Page 15 of 15
