Kesimpulannya, pemimpin yang memperumit penyelesaian persoalan sederhana justru membebankan biaya sosial, politik dan administratif yang besar kepada masyarakat. Penanganan yang tepat harus berlandaskan transparansi, akuntabilitas, penerapan hukum yang independen, serta perlindungan publik dari disinformasi. Jika yang dipersoalkan adalah keaslian ijazah, langkah paling rasional adalah membuktikannya terlebih dahulu.
Dalam konteks pencemaran nama baik atau fitnah, ketika bukti terkait dugaan ijazah palsu telah jelas, barulah persoalan dapat diarahkan ke ranah hukum secara proporsional dan berkeadilan. Namun, masyarakat juga tidak boleh gegabah menyampaikan tuduhan maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena hal tersebut dapat berujung pada jeratan hukum penyebaran hoaks sesuai ketentuan UU ITE.
