Sukabumi, BEDAnews.com
Kendati Peraturan Daerah (Perda-red), bahkan Undang-Undang telah diundangkan melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Pusat). Nampaknya, karyawan Aparat Sipil Negara (ASN/PNS), sulit untuk mehilangkan dari kebiasaan pungutan tidak resmi (Pungli). Masalahnya, bisa dikatakan peninggalan KKN tetap kasak kusuk. Pasalnya, masih banyaknya angkatan kerja era Orde Baru maupun era Orde Lama, sangat terkait dengan pungutan tidak resmi tersebut.
“Hanya saja di Era Reformasi ini, ganti istilah dengan sebutan “JASA” Kepengurusan Administrasi atau Dokumen, di Era Reformasi ini tidak bisa dihilangkan, dengan secepat begitu saja?”, ini terbukti saat wartawan Senin baru lalu sedang menikmati hidangan Kupat Sayur Milik Mas Arifin di Jalan Arief Rachman Hakim (Araha-red) berseberangan dengan Kantor Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Jawa Barat.
Dalam dialognya kata Ajun, salah satu Karyawan Dinas Perhubungan Kota mengatakan, upah atau gaji yang diterimanya setiap bulan tidak mencukupi, ya wajar saja kalau kami mencari tambahan untuk menutupi kebutuhan sehari hari, sementara gaji yang kami terima itu hak istri dan anak anaknya.
Sementara Ajo dan Hawan karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, membenarkan terus terang saja penghasilan yang kami terima memang tidak memadai. Ya memang benar gaji berapapun yang diterima dan telah diatur oleh Pemerintah, kalau kita sebagai ASN/PNS tidak bisa mengatur dan menyesuaikan pendatapatan atas pengeluaran, berapapun gaji yang diterima tidak akan mencukupi, tapi pada kenyataannya hal ini sulit, alasannya karena tuntutan hidup di alam kondisi sekarang ini sangat membutuhkan banyak biaya terlebih lagi untuk anak anak sekolah, seperti tiba tiba kemarin saja dua anak kami minta biaya tanbahan sekolah mendadak sebesar Rp.400.000, kalau kami tidak melakukan dengan cara ini dari mana lagi untuk memenuhi kebutuhan, katanya.
Yang jelas, lanjut mereka pihak yang diurus tidak mengeluh dan protes, kami dengan obyek sama sama menguntungkan. Seperti pihak pertama diuntungkan dengan tidak membuang waktu, sementara kami berupaya semaksimal mungkin jasa yang diberikan pihak pertama tidak merugikannya.
“Alhamdulillah kami dengan mencari tambahan lancar lancar saja. Sedangkan, pihak yang diatas mungkin tidak mengetahui keadaan sebenarnya yang dibawah, tidak berarti kami cemburu sosial,” ucapnya pada Wartawan.
Kebutuhan tersebut tidak hanya biaya tambahan sekolah yang mendadak itu, ungkap mereka, akan tetapi biaya sehari-harinya seperti untuk jajan anak dirumah maupun disekolah belum lagi lebutuhan lainnya, untuk itu semoga saja pihak diatas bisa memperhatikan kesejahteraan kami, Insya Allah kalau kami sudah sejahtera tidak akan melakukan HAL PEKERJAAN seperti ini, mungkin pekerjaan ini ada pihak lain yang mengupayakannya, seperti calo yang bisa dipercaya pihak konsumennya. Kenapa bisa dipercaya karena membawa nama lembaga resmi dan harus profesional, ucapnya lagi.
Terjadinya mencari tambahan biaya hidup, ungkap salah satu dari karyawan Dinas Perhubungan, saat itu kendaraan saudara kami yang telah diuji KIR dan keesokan harinya dipakai ke Jakarta. Tiba- tiba oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Bogor distop, padahal dalam dokumennya, sudah dicantumkan surat perjalanan dinas, bahwa kendaraan ini telah diuji, akan tetapi tetap saja oleh oknum Dinas Perhubungan Bogor dipermasalahkan. Yang ujung ujung oknum tersebut membisikan.
“Kalau kamu mau jalan sampai Jakarta berikan kami sejumlah uang pelicin sebesar Rp.400.000”, saat itu juga saudara kami kontek, yang pada akhirnya oknum oknum tersebut mau diberikan uang sebegai sesama karyawan Dinas Perhubungan, diberikanlah Rp.50.000 saja,” lanjutnya. (M.YUNUS/AM.HAMZAH)
