JAKARTA, BEDAnews.com – Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Hj. Airin Rachmi Diany, mendukung pelaksanaan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat yang merupakan bagian dari perayaan puncak Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2020, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
“Apeksi mendukung acara Anugerah Kebudayaan PWI Pusat. Sebagai upaya memunculkan tokoh-tokoh kepala daerah, dalam hal ini walikota, yang memiliki potensi bagus, namun kiprahnya kurang nampak di panggung nasional,” tutur Airin yang juga menjabat Walikota Tangerang Selatan, saat berkunjung ke Kantor PWI Pusat, Senin (11/11/2019) malam.
Kunjungan Airin tersebut, diterima Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari, Sekjen Mirza Zulhadi, Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI-Pusat Yusuf Susilo Hartono, Ketua Panpel HPN 2020 Auri Jaya, dan sejumlah Pengurus PWI Pusat.
Menurut Airin, sebagai “ketua kelas” Apeksi, sesungguhnya yang diberi panggung oleh penghargaan ini, tidak hanya Walikota, tapi juga Bupati. “Tapi saya tidak berani bicara mengatasnakaman bupati, karena itu wilayah Mas Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi, sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia,” ujarnya sambil tersenyum.
Melihat fakta di lapangan, Airin berpandangan pemerintah kota di Indonesia sangat beragam. Misalnya, Tangsel yang berada di dekat metropolitan Jakarta, secara kultur dan tradisi-tradisinya tentu berbeda dengan pemerintah kota yang jauh dari ibukota maupun provinsi. Pihaknya berharap, keragaman ini dapat menjadi pertimbangan tim juri.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari memahami pandangan Airin tersebut. Tentu saja hal ini sudah diantisipasi, karena PWI Pusat sudah mempunyai pengalaman dalam menggelar Anugerah Kebudayaan pertama, pada HPN di Lombok 2016. Dengan para tokoh yang terpilih antara lain Bupati Banyuwangi Azwar Anas, dan Walikota Bandung Ridwan Kamil yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Barat.
Tidak Mundur, Tapi Maju
Yusuf Susilo Hartono selaku Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat menambahkan bahwa tujuan pokok acara itu adalah untuk memilih Bupati/Walikota yang ” pro (peduli) kebudayaan dan melek media”.
Ia memberikan contoh Banyuwangi, bagaimana dengan kebudayaan lokal dan media, Azwar Anas mampu mengubah “kota santet” itu menjadi maju seperti sekarang. Sehingga masyarakat di Banyuwangi, tumbuh berkembang di era global di atas karakter lokal dan akarnya sendiri. Dan Indonesia hari ini, punya “banyuwangi-banyuwangi” lain, dengan segala variannya, yang perlu diangkat ke permukaan.
“Mohon diperhatikan, Anugerah Kebudayaan PWI ini, sama sekali tidak bermaksud menarik kita mundur ke belakang, ke masa lalu. Justru sebaliknya, mengajak maju bersama, dengan memantaafkan kekayaan warisan kearifan lokal masing-masing dan kekuatan positif media massa dan media sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, menguatkan keragaman dalam kesatuan, dengan karakter kita sendiri,” ujarnya menegaskan
Menjawab Airin, Yusuf lebih jauh menjelaskan bahwa proses anugerah kebudayaan ini dilakukan bertahap. Pertama, melalui proposal yang berisi empat aspek pokok : pemanfaatan media massa dan media sosial, peraturan daerah tentang kebudayaan, kebijakan-kebijakan yang inovatif, dan anggaran serta sarana prasarana pendukung. Proposal dikirim ke pwianugerahkebudayaan@gmail.com hingga 30 November 2019.
Kedua, sebanyak 10 proposal terbaik, bupati/walikotanya akan diundang ke Jakarta, untuk presentasi secara langsung di depan tim juri. Adapun tim juri dari unsur wartawan kebudayaan, budayawan, akademisi dan pengurus PWI Pusat.
Penghargaan, akan diberikan pada puncak HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 9 Februari 2020. Pengalaman HPN 2016, penghargaan Anugerah Kebudayaan diberikan di depan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri serta tokoh-tokoh pers se Indonesia yang hadir. (BD)
