BANDUNG, BEDAnews
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) RI akan memberikan sanksi kepada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) yang tidak akurat dalam menginput data ke sistem informasi pengelolaan pendidikan atau dikenal dengan Education Management Information System (EMIS). Itu dianggap pelanggaran moral, yang sanksinya antara lain tidak akan diberi bantuan dana pengembangan PTAIS.
“Makanya, input data harus benar dan akurat, jangan terjadi pelanggaran moral yang bisa dikenai sanksi,” tegas Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan pada Subdit Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kemenag RI, Anis Masykur seusai acara Koordinasi dan Evaluasi Data EMIS PTAIS di Lingkungan Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah II Jawa Barat dan Banten di Kampus UIN SGD Bandung, Jumat (5/12/2014).
Menurut Anis, PTAIS punya dua pangkalan data: EMIS yang khusus di Kementerian Agama dan PDPT (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) untuk skala nasional. Kedua pintu data ini sangat menguntungkan PTAIS untuk peningkatan kualitas pendidikannya. Dalam mengelola kedua pangkalan data ini dibutuhkan operator yang cekatan agar menginput data secara benar dan akurat. “Mereka seharusnya mendapat honorarium dari PTAIS-nya, seperti pemerintah menberikan dana insentif kepada mereka,” ujar Koordinator Lapangan (korlap) PDPT Kemenag ini.
Berdasarkan pantauan BEDAnews, sebanyak 93 operator EMIS hadir dari PTAIS se-Jawa Barat dan Banten dalam Koordinasi dan Evaluasi EMIS yang digelar Kopertais Wilayah II Jawa Barat dan Banten. Pada pertemuan ketiga ini, masing-masing operator diberi transport sebesar Rp300 ribu. Hanya, Anis Masykur tidak menyebutkan totalnya bantuan dan besarnya dana insentif untuk setiap operator, dari pemerintah yang disalurkan melalui Kopertais II Jabar dan Banten ini.
Di bagian lain, operator EMIS Kopertais II Jabar dan Banten Enjang Sukmana menyebutkan bahwa hanya 60 persen saja PTAIS yang sudah menginput dana ke EMIS. “Itu pun belum lengkap, karena masih banyak kendala, antara lain operatornya yang masih kurang memahami teknologi informasi (TI), kurangnya dukungan dari pengelola PTAIS, akses internet yang masih bermasalah, dan sarana komputer yang kurang memadai,” jelasnya.
Padahal, lanjut Enjang, EMIS itu menjadi media penting bagi pengembangan informasi dan promosi PTAIS kepada masyarakat. Secara budgeting, pemerintah akan mengucurkan dana bantuan kepada PTAIS jika data EMIS-nya lengkap dan akurat. Bantuan tersebut berupa beasiswa bagi mahasiswa S1, bantuan bagi dosen untuk melanjutkan studinya ke S2 dan S3, bantuan penelitian, sarana dan prasarana, dan lain-lain.
Enjang mengharapkan para pengelola PTAIS merespons pentingnya data EMIS, sekaligus respek terhadap kinerja operatornya. Karena pangkalan data dengan sistem online ini pun akan sangat bermanfaat untuk perpanjangan izin operasional PTAIS, penambahan program studi baru, dan datanya bisa otomatis untuk peningkatan akreditasi (BAN-PT). “Program EMIS diluncurkan pada 2008 hanya waktu itu masih manual. Sejak 2012 input datanya sudah online, sehingga perlu ada pelatihan-pelatihan karena menyangkut kemampuan teknologi informasi,” pungkas Enjang. [nank]
