Anggaran Pembangunan Jabar 2020 dan 2021 Memprihatinkan

BacaJuga

Erwin: Kader PKB Harus Mampu Hadirkan Ide Brilian

8 Maret 2021

Oded Ajak Partai Politik Bersinergi Bangun Kota Bandung

8 Maret 2021

BANDUNG. BEDAnews.com-Anggaran untuk sektor pembangunan dalam APBD Jawa Barat Tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dinilai memprihatinkan, karena dengan anggaran yang cukup minim ini tidak banyak yang dapat diperbuat oleh mitra kerjanya, sehingga dinilai cukup memperihatinkan.
Hal ini diungkapkan Pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Kepada wartawan usai melakukan kunjungan kerja untuk membahas evaluasi prorgam Tahun Anggaran 2020 dan monitoring program tahun 2021 yang ada di Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung.
Ketua Komisi IV KH. Tetep Abdul Latif didampingi Wakil Ketua H. Ali Hasan, S.Ip. menyebutkan. Kita akan mendorong mitra kerja Komisi IV dalam pembahasan dan penyusunan anggaran, agar tidak alagi menggunakan sistem plot pagu anggaran, tetapi disusun berdasarkan skala prioritas program. Sehingga, program-program yang masuk skala prioritas tetap dapat dijalankan. Apalagi program tersebut terkait dengan janji politik gubernur yang dituangkan dalam RPJMD.Sebutnya.
Sementara dari hasil monitoring dan evaluasi kegiatan di Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung. Tetep menyebutkan, dari dua tahun anggaran yaitu 2020 dan 2021, Anggaran Dinas ESDM salah satu mitra kerja Komisi IV yang menangani bidang pembangunan cukup minim, jadi cukup memprihatinkan,
Dinas ESDM Jabar yang memiliki enam Cabang Dinas, yang tersebar di beberapa wilayah di Jabar, dimana masing-masing Cabang Dinas ESDM menangani persoalan Kelistrikan, Pertambangan, Air Bawah Tanah dan, Energi Baru dan Terbarukan, namun, plot anggaran sangat minim.
Masing-masing Cabang Dinas ESDM ada yang di plot hanya sebesar Rp,1,5 hingga 1,8 miliar per tahun. Untuk Cadin ESDM Wilayah IV yang area tugasnya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab Bandung Barat, dan Kab Subang, sendiri hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1,5 M. Dari Rp.1,5 Miliar tersebut digunakan untuk sewa kantor sebesar Rp.335 juta, sisanya untuk operasional dan kebutuhan/ kegiatan rutin.
Politisi PKS ini menyebutkan, sebenarnya Komisi IV DPRD jabar sudah mendorong untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk Dinas ESDM beserta Cabang Dinasnya, namun selalu dipotong oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Hal ini karena pengalokasian untuk Dinas ESDM bukan berdasarkan skala prioritas program melainkan berdasarkan plot pagu anggaran.
“Anggaran di Cadin ESDM Wilayah semakin terkikis karena ada refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19, bahkan di tahun 2020 ke APBD Jabar mengalami lima kali refocusing anggaran. Sehingga, hampir semua program di Cadin ESDM Wilayah tidak dapat dijalankan,” ujarnya.
Lebih lanjut diungkapkannya, karena itu program sambungan baru listrik untuk keluarga tidak mampu yang dicanangkan oleh Pemprov Jabar juga tidak dapat berjalan maksimal. Bahkan, nyaris tidak ada, kalau tidak ada dibantu oleh dana CSR.
“Sebenarnya, masih ada sekitar 205 ribu KK di Jabar yang hingga kini belum dapat menikmati aliran listrik, namun, karena anggaran tersedot untuk penanganan covid-19, sehingga pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan aliran listrik untuk keluarga tidak mampu, walaupun sudah dibantu dari dana CSR”, pungkasnya.@herz/a