Bandung, BEDAnews – Sidang dugaan penggelapan dengan terdakwa Febriyanti kembali digelar di Pengadilan. Negeri Bandung pada Senin 1/9/2026.
Kuasa Hukum PT Solusi Rahayu Indonesia, Alvin Wijaya Kesuma, S.H., M.H., kepada awak media mengatakan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP atau Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru.
Menurut Alvin, Pasal 374 KUHP merupakan delik formal di mana penguasaan dana atau barang pada awalnya sah secara hukum. Namun, ketika pengelolaan tersebut dilakukan secara melawan hukum, tindak pidana dianggap telah sempurna.
Pertanggungjawaban pidana dalam delik ini juga bersifat mutlak dan tidak terhapus meskipun pelaku memiliki niat atau telah mengembalikan dana yang digelapkan.
Alvin menambahkan tindak pidana dilakukan dalam lingkup hubungan kerja, profesi, atau jabatan, sehingga penentuan kerugian dinilai berdasarkan fakta riil di lapangan.
Fakta hukum membuktikan terdakwa Febriyanti mengalihkan hak dan dana perusahaan ke rekening pribadi serta rekening perusahaan lain miliknya, yaitu PT Inovasi Gerakan Masyarakat.
Menurutnya argumen pembelaan terdakwa mengenai istilah dana talangan atau pembayaran pinjaman dinilai sebagai modus untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah tanpa persetujuan resmi perusahaan.
Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran proyek seperti di Tangerang dan Toba kepada Divisi Keuangan, pemegang saham, maupun Ketua Yayasan.
PT Solusi Rahayu Indonesia merupakan entitas usaha baru di bidang pengelolaan sampah yang belum membukukan laba operasional.
“Bahkan, gaji dan kompensasi terdakwa selama menjabat sebagai Direktur disokong menggunakan dana pribadi Ketua Yayasan demi menjaga keberlangsungan perusahaan,” pungkasnya.
