Tasikmalaya, BEDAnews
Musyawarah dan Silaturahmi antar-Ulama, Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Tasikmalaya dengan tema “Damai tanpa Maksiat dan Ajaran Sesat” yang digagas Ikatan Kiai Muda (IKM) Kota Tasikmalaya, di gelar di Gedung Dakwah Islamiyah, Jalan Masjid Agung, Jumat (26/5).
Dalam musyawarah tersebut, dinyatakan bahwa ajaran yang diajarkan di Pesantren Al-Idrisiyyah, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, diduga menyimpang dari aturan Islam.
Penyimpangan tersebut, kata Pengasuh Ponpes Sulalatuh Huda Paseh, KH. Aminudin Bustomi, yaitu penggunaan gelar “Radiyallahu Anhu” diperuntukkan bagi para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan Imam Madzhab yang empat. “Dan di Al-Idrisiyyah menggunakan gelar itu terhadap Guru ajarannya, kata Amin.
Dengan satu contoh tadi (penggunaan gelar Radiallahu Anhu), Ia pun mendorong MUI Kabupaten dan Kota Tasikmalaya untuk proaktif menempuh mekanisme pengeluaran fatwa sesat kepada MUI Pusat.
Selanjutnya dengan difasilitasi IKM, para Ulama Kota Tasik akan melakukan Mujadalah (Debat) tentang materi yang diajarkan Al-Idrissiyah. Antara lain mengenai Makna Wasilah dan Washittoh, Hukum Syahadat tiga, Makna Khlifaturrosul, dan “Rodiyallahu ‘Anhu” yang disandingkan dengan jabatan seseorang, Ma’na Mahabbah Wa Taslim yang didoktrinkan untuk taat secara mutlak terhadap guru, Tafsir Surat Al-Fatihah ayat ke-5, serta hukum pernikahan antara laki-laki dengan Ibu mertua istri.
Serta langkah terakhir dengan Mubahalah (Doa bersama) meminta kepada Allah Swt dengan bunyi doa, “Ya Allah, jika kami yang salah, laknatlah kami. Jika kami yang benar menurut-Mu, bukalah pintu pertolongan-Mu,” ujar Amin.
Ketua MUI Kota Tasikmalaya, KH. Acef Noor Mubarok pun bernada sama. Akan tetapi, pembahasan yang dilakukan dia dengan KH. Cecep Mubin dan KH. Ijad Noorjaman, baru sebatas prolog, karena belum pada kajian-kajian makna mengenai dugaan sesatnya ajaran Al-Idrisiyyah.
Namun, menurut KH. Ijad, kalau Tareqat Al-Idrisiyyah tidak sesat karena termasuk dalam Tarekat Al-Muktabaroh. “Hanya oknum di dalamnya saja yang kita duga sesat,” terang dia.
Dengan kajian awal tersebut, Sekjen IKM, H. M. Ate Furqon, akan menjadikan hasil “bathsul matsail” (musyawarah kajian) ini untuk dijadikan rekomendasi pengeluaran fatwa tentang Al-Idrisiyyah kepada MUI Pusat. “Karena yang berwenang MUI Pusat,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Agus Wahyudin menilai apa yang dilakukan IKM dengan para Ulama mengenai solusi menyikapi Al-Idrisiyyah sangat tepat. Menurutnya, urusan Agama bukan ranah daerah, tetapi pusat. Ditambah Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur hal itu, bahwa sesat tidak sesat diputuskan MUI Pusat, tegasnya.
“Nah sekarang, kajian ini tinggal diperdalam lagi dan hasilnya direkomendasikan ke Pemerintah Pusat atau MUI pusat,” jelasnya. (Sighar)
