Namun demikian, konsep “kenyamanan” tidak dapat dijadikan dasar mutlak untuk mengeluarkan seseorang dari layanan publik apabila tidak didukung oleh dasar hukum yang jelas, prosedur yang transparan, serta penerapan yang proporsional. Prinsip negara hukum menghendaki bahwa setiap tindakan pejabat maupun petugas pelayanan publik harus memiliki dasar kewenangan yang sah, bukan semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif.
Apabila seseorang diturunkan dari bus hanya karena dianggap memiliki bau badan, terdapat sejumlah persoalan hukum dan HAM yang patut diperdebatkan. Pertama, bau badan bukan merupakan tindak pidana maupun pelanggaran hukum. Tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa seseorang kehilangan hak menggunakan transportasi umum hanya karena memiliki bau badan.
