Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) mengharuskan setiap tindakan pejabat atau petugas didasarkan pada kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, ketidakberpihakan, keterbukaan, kepentingan umum, serta tidak menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu, apabila penurunan paksa terhadap penumpang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau tanpa prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip AUPB.
Di sisi lain, PT. Transportasi Jakarta sebagai penyelenggara layanan transportasi umum memang memiliki kewajiban menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan seluruh penumpang. Kewajiban tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengamanatkan penyelenggaraan angkutan umum yang aman, selamat, tertib, nyaman, dan terjangkau.
