Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 4 huruf g menetapkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah persamaan perlakuan dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, Pasal 4 huruf j mengatur adanya fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak mereka. Selain itu, Pasal 34 huruf a mewajibkan setiap pelaksana penyelenggara pelayanan publik untuk berperilaku adil dan tidak melakukan tindakan diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dari perspektif hukum administrasi negara, setiap tindakan petugas penyelenggara pelayanan publik juga wajib mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
