Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan publik yang adil, setara, dan tidak diskriminatif. Jaminan tersebut diatur dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk perlakuan diskriminatif tersebut.
Jaminan konstitusional tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama, memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, serta berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi.
