Oleh: Muhammad Rofik Mualimin
YOGYAKARTA || Bedanews.com – Setiap kali saya pulang ke Demak, aroma garam tidak lagi datang dari angin pantai yang segar, melainkan dari genangan air keruh yang mengepung halaman rumah warga. Di Sayung, Sriwulan, hingga daerah pesisir lainnya, jalanan beton yang baru setahun ditinggikan kembali ditelan rob. Anak-anak berangkat sekolah melintasi genangan air setinggi lutut, sementara para orang tua menatap lantai rumah yang kian hari kian tenggelam.
Ada pameo menggelitik di kalangan anak muda pesisir hari ini: “Cara paling cepat punya rumah dua lantai di Demak adalah tinggal diam dan biarkan air laut meninggikan lantai pertama Anda.” Candaan pahit ini lahir bukan karena warga kehilangan rasa humor, melainkan bentuk pertahanan diri di tengah janji-janji manis pembangunan yang kerap kali tidak pro-warga.
Mencintai Demak hari ini sering kali disalahartikan sebagai dorongan untuk selalu memuji program pemerintah. Jika kita mengkritik, kita dicap tidak bangga pada daerah sendiri. Padahal, sejarah membuktikan sebaliknya. Dalam khazanah pemikiran Islam klasik, Ibn Taimiyyah dalam Siyฤsah al-Syarโiyyah (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1988, hlm. 45) mengingatkan bahwa kepemimpinan adalah amanah untuk menjaga kelangsungan hidup publik, bukan sekadar memajukan proyek fisik. Mengkritisi kebijakan yang ugal-ugalan bukanlah bentuk kebencian, melainkan manifestasi cinta paling jujur.
Secara ilmiah, musibah di pesisir Demak bukan sekadar takdir alam semata, melainkan buah dari anthropogenic climate change dan kelalaian tata ruang. Anthony Giddens dalam bukunya The Politics of Climate Change (Polity Press, Cambridge, 2009, hlm. 112) menekankan pentingnya convergent politics, yaitu kebijakan pemerintah yang menyatu langsung dengan kebutuhan riil warga terdampak, bukan sekadar memindahkan masalah. Pembangunan infrastruktur penahan rob sering kali terlambat dan sporadis, sementara izin ekspansi industri skala besar di kawasan rawan resapan air terus meluncur tanpa kendala.
Sejarah kelam tata kelola lingkungan ini sebenarnya bukan cerita baru. Sejak zaman kolonial Belanda, eksploitasi alam pesisir Jawa kerap mengabaikan kearifan lokal. Herman Warner Muntinghe dalam catatan arsip Rapport over de Landelijk Stelsel (Algemeene Landsdrukkerij, Batavia, 1817, hlm. 84) sudah menggarisbawahi bahwa kegagalan tata kelola tanah di Jawa selalu berakar dari kebijakan pusat yang berjarak dari realitas kehidupan petani dan nelayan di akar rumput.
Ketika tanggul bobol dan rob menerjang, warga kecil yang paling menanggung akibatnyaโkehilangan mata pencaharian, rumah rusak, hingga sanak saudara yang terserang penyakit. Sosiologis Jerman, Ulrich Beck, dalam Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne (Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1986, hlm. 36) menegaskan bahwa risiko lingkungan tidak pernah terbagi secara adil; kelompok masyarakat bawah selalu menjadi pihak yang paling rentan tertimpa dampaknya.
Mencintai Demak berarti berani bersuara ketika ruang hidup warga terancam. Kita ingin melihat Demak maju, namun kemajuan itu harus diukur dari seberapa kering lantai rumah warga Sayung, seberapa tenang nelayan melaut, dan seberapa sejahtera petani memanen hasilnya. Mengkritisi kebijakan yang membelakangi warga akar rumput adalah cara kita menjaga Demak agar tidak tenggelamโbaik oleh air laut, maupun oleh kepalsuan janji-janji politik.***
Penulisan adalah:
– Alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,
– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
