Oleh Hanif Nurcholis (Guru Besar UT, Pembelajar Filsafat Sains dan Logika/Mantiq)
JAKARTA || Bedanews.com – “Presiden dan wakil presiden tidak perlu disyaratkan memiliki ijazah. Serahkan sepenuhnya kepada rakyat.”
Sepintas, gagasan ini terdengar demokratis. Rakyat berdaulat, maka rakyatlah yang menentukan siapa pemimpinnya. Kalau masyarakat menyukai seseorang, mengapa pendidikan formal harus menghalangi pencalonannya?
Namun, ada pertanyaan yang perlu dijawab: apakah menyerahkan pilihan kepada rakyat berarti negara tidak perlu menetapkan standar pendidikan minimum bagi calon pemimpinnya?
Di sinilah wacana tersebut memperlihatkan kemiripan dengan salah satu pola kepemimpinan komunitas tribal: seseorang menjadi pemimpin berdasarkan kemampuan memperoleh pengakuan komunitas, tanpa penyaringan melalui persyaratan pendidikan formal.
