Negara mengurus persoalan publik yang kompleks. Menghapus syarat pendidikan berarti melepaskan salah satu standar minimum calon pemimpinnya. Jika tidak disertai mekanisme penilaian kemampuan yang lebih kuat, popularitas berpeluang menutupi kekurangan yang seharusnya diperiksa.
Rakyat tetap berhak menentukan pemimpin. Tetapi hak memilih akan lebih bermakna apabila negara menyediakan calon yang telah melewati persyaratan minimum yang masuk akal, transparan dan berlaku sama bagi semua.
Pengakuan rakyat memberikan mandat untuk memimpin. Pengakuan itu sendiri belum membuktikan kesiapan seseorang menjalankan mandat tersebut. ***













