Penghapusan syarat ijazah tidak otomatis menghasilkan keadaan tersebut. Tetapi jika penghapusan itu disertai pandangan bahwa dukungan rakyat sudah cukup membuktikan seluruh kelayakan seseorang, ruang bagi politik pengultusan tokoh menjadi semakin besar.
*Kemiripan yang perlu dibatasi*
Negara tanpa syarat ijazah tidak otomatis berubah menjadi masyarakat tribal. Untuk menyebut suatu sistem sebagai tribal, kita perlu melihat juga kelembagaan, hukum, hubungan kekuasaan dan perilaku politiknya.
Namun, dalam satu dimensi tertentu, kemiripannya jelas: kelayakan pendidikan tidak lagi disaring melalui standar formal, melainkan diserahkan kepada pengakuan politik.
Atas dasar itu, penghapusan syarat pendidikan dapat dikritik sebagai kemunduran dalam standar pencalonan. Kritik ini ditujukan kepada pilihan kebijakan negara, bukan kepada martabat masyarakat adat Papua atau komunitas adat lainnya.
