Oleh: Sugiyanto (SGY)-Emik (Pengamat Ibu Kota)
JAKARTA || Bedanews.com – Sebelum melanjutkan penulisan artikel ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan berikut: “Keadilan sejati harus ditegakkan sejak awal proses hukum, baik di kepolisian, KPK, kejaksaan, maupun pengadilan, bukan dengan cara menunggu Presiden mengeluarkan hak saktinya, yakni amnesti, abolisi, grasi, atau rehabilitasi”.
Baiklah, saya akan melanjutkan penulisan sesuai judul tersebut di atas. Prinsip dasar yang harus menjadi pegangan seorang pemimpin, dan lebih luas lagi bagi para birokrat, pejabat, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan rakyat adalah: “Kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit”. Jangan sampai terjadi kebalikannya: “Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah”.
