Apabila ada pihak yang justru memilih memperumit atau mempersulit persoalan daripada memudahkan, maka mereka sesungguhnya telah bertindak tidak rasional dan tidak layak memegang amanat rakyat. Mereka layak dan pantas menerima konsekuensi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara.
Dalam hal itu, artinya baik pejabat yang masih aktif memimpin maupun yang sudah tidak lagi menjabat tetap berhak menerima kritik dan protes dari masyarakat. Semua pihak tersebut patut didesak untuk dievaluasi atau dicopot dari jabatan, serta layak menerima sanksi moral dan sosial apabila terbukti memilih memperumit persoalan yang pada akhirnya merepotkan dan merugikan masyarakat.
Terkait hal tersebut, saya perlu menegaskan tiga hal mendasar mengenai bahaya ketika seorang pemimpin atau mantan pemimpin justru memilih memperumit persoalan yang sebenarnya sederhana, terutama jika tindakan itu dilakukan oleh pemimpin atau mantan pemimpin sebuah negara.
