Oleh: Agusto Sulistio (Aktif di Indonesia Democracy Monitor (InDemo)
JAKARTA || Bedanews.com – Kontroversi penarikan gas subsidi 3 kg dari warung eceran telah memicu gejolak sosial di berbagai daerah. Antrean panjang warga untuk mendapatkan gas melon bersubsidi pada awal Februari 2025 bukan sekadar soal teknis distribusi, melainkan cerminan dari minimnya kas negara akibat beban fiskal yang berat.
Di tingkat elit, muncul pro dan kontra antara Presiden dan Menteri ESDM terkait kebijakan ini. Namun, perdebatan tentang siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut bukanlah inti persoalan. Faktanya, negara sedang mengalami keterbatasan anggaran, yang berujung pada pemangkasan subsidi dan kebijakan kontroversial seperti ini.
Jauh sebelum polemik ini mencuat, dalam Diskusi Reboan Indonesia Democracy Monitor (InDemo) menjelang pelantikan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, berbagai isu ekonomi telah dibahas. Salah satu perhatian utama adalah beban utang jumbo warisan pemerintahan Jokowi, yang diprediksi akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo. Kini, prediksi itu mulai terbukti. keterbatasan anggaran semakin nyata, dan rakyatlah yang pertama merasakan dampaknya.
