Damai Hari Lubis (Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212)
JAKARTA || Bedanews.com – KPK wajib memahami terhadap eksistensi partai PDIP sesuai teori notoire feiten (teori asas-asas tentang sepengetahuan umum).
KPK ideal butuh JAS MERAH sebagai refleksi terkait momentum pra parliementary threshold/PT dikukuhkan menjadi norma hukum (2009), PDIP merupakan partai dengan perolehan PT yang terbesar sehingga terbukti kursi di legislatif terbanyak pada tahun 1999.
Lalu sejarah tanah air membuktikan (Jo. data empirik), Megawati Soekarno Putri, Sang Ketua Umum PDIP menjadi Presiden RI (2002-2004). Kemudian pasca ketentuan PT, dikukuhkan (2009), nyata-nyata petugas partai yang dikenal sebagai sosok Joko Widodo/Jokowi, berhasil memimpin tanah air bangsa dan negara selama dua periode (Tahun 2014 sampai 2024), lalu PDIP _pada 16 Desember 2024 telah melaksanakan prinsip ketentuan internal partai secara tegas dan akurat melalui Bidang Kehormatan DPP. PDIP telah “memecat Jokowi, si petugas partai” dari keanggotaan PDIP lalu diumumkan tanpa mencederai hukum nasional._
