Dan secara yuridis formil (hukum positif) perilaku gratifikasi HM terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan/WS (selaku pejabat publik) ada FAKTOR KEJELASAN HUKUM SERTA TERPISAH antara hubungan kepentingan individual keduanya, yakni HM dan WS Petugas KPU RI serta Hasto selaku Sekjen dengan HM. yang terkait kebijakan partai terhadap sang kader yang melarikan diri Jo. Kode etik partai.
*_OLEH KARENANYA DAPAT DISIMPULKAN, “KPK BERLAKU GEGABAH DAN PREMATUR DIKARENAKAN DAN OLEH SEBAB TIDAK LEBIH DULU MEMPERHATIKAN DAN MEMPERTIMBANGKAN KEBERLAKUAN ‘UNDANG-UNDANG INTERNAL’ YANG BERLAKU SESUAI DAN TERMAKTUB DIDALAM AD-ART JO. KODE ETIK PARTAI PDIP._*
Page 3 of 3
