Sehingga kenapa bisa-bisanya KPK menerbitkan penetapan status hukum Tersangka/TSK kepada seorang Sekjen PDIP dalam kasus oleh sebab akibat (kausalitas) larinya Harun Masiku/HM.
Sementara secara yuridis internal partai PDIP ketentuan AD-ART partai Jo.kode etik partai merupakan undang-undang yang berlaku bagi seluruh kader partai dan nyatanya belum ada persidangan perihal aduan terhadap peristiwa Hasto yang menjabat Sekjen Partai PDIP berdasarkan gelar persidangan oleh Bidang Kehormatan (mahkamah partai DPP PDIP) terhadap Hasto yang kelak berhubungan terhadap tuduhan KPK?
Sehingga apa hukum yang mendasari terhadap Sekjen Partai PDIP. Partai yang eksis dan faktual perolehan konstituen-nya merupakan suara tertinggi dan kursi kedua terbanyak pada pemilu legislatif 2024. Namun ternyata KPK terbukti suka-suka, emoh menghormati dan mengkaji lebih dahulu, apakah pola tuduhan status TSK kepada seorang Hasto dengan kebijakan internal partainya terbukti melanggar “undang-undang ” internal partai sesuai keputusan Badan Kehormatan DPP PDIP Jo. AD-ART yang menyangkut ketentuan etika dan moral kader partai PDIP (kode etik partai)?
