JAKARTA || Bedanews.com – Kesejahteraan Hakim di Indonesia menjadi sorotan publik. Beban kerja yang tinggi, gaji yang dianggap tidak sebanding, serta ancaman terhadap keamanan menjadi beberapa permasalahan yang kerap muncul.
Oleh karena itu, Pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan terkait kenaikan gaji Hakim karena memang faktanya sejak 2012, hak keuangan para Hakim belum atau tidak mengalami perbaikan.
Dr. H. Yasardin, SH, MH, selaku Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Periode 2022 – 2025 menyoroti soal kurang diperhatikannya kesejahteraan Hakim oleh negara.
“Tunjangan gaji pokok dan tunjangan Hakim diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012. Sejak 2012 itu tunjangan Hakim tidak pernah berubah sampai sekarang, berarti kan sudah 12 Tahun,” ujarnya saat diwawancarai Syamsul Bahri, selaku Ketua FORSIMEMA-RI periode 2023-2028 di Mahkamah Agung, Kamis (19/9/2024).
