Menurutnya, jika Menteri Keuangan menandatangani, maka dalam waktu dekat IKAHI akan menyiapkan rancangan Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012.
“Jika itu sudah siap maka setelah itu baru ke Presiden untuk ditandatangani,” ujarnya.
IKAHI berharap, sebelum pergantian pemerintah yang baru perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 sudah ditandatangani karena ini sudah ditunggu oleh para Hakim di daerah.
“Para Hakim ini sudah 12 tahun menunggu, tidak pernah naik tunjangan Hakim, padahal harga, inflasi, dan sebagainya sudah berapa kali mengalami kenaikan. Begitu juga pegawai negeri sipil setiap tahun ada kenaikan gaji,” paparnya.
Sementara Ketua Umum FORSIMEMA-RI Periode 2023-2028, Syamsul Bahri pun berharap, dengan segera ditandatanganinya PP Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Hakim dan pada akhirnya meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia. (Sena).
