Dr. H. Yasardin, SH, MH menjelaskan bahwa, IKAHI memperjuangkan kenaikan gaji dan tunjangan haji sejak periode lalu yaitu tahun 2019.
“Tapi pemerintah waktu itu masih kesulitan fiskal sehingga belum bisa dikabulkan,” ujar Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.
Pada awal tahun 2024, IKAHI telah mengajukan surat kepada Mensesneg dan MenPAN/RB.
“Suratnya diajukan ke Segneg, Presiden sudah mendisposisi agar ditindaklanjuti. Kemudian dari Segneg bersurat ke KEMENPAN untuk menjadi prakarsa. Sudah dibahas oleh KEMENPAN dan pembahasan itu sudah berapa kali terjadi. KEMENPAN sudah melanjutkan ke Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan juga sudah berapa kali dibahas, mereka minta data dukung, data dukung sudah kita penuhi semua jadi sekarang tinggal tergantung Menteri Keuangan untuk menandatangani persetujuan kenaikan itu,” terangnya.
