Yogyakarta – bedanews.com – Penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah menjadi isu yang sangat sensitif di tengah masyarakat di tahun politik ini. Muncul kekhawatiran bahwa bansos dapat dipolitisasi dan bahkan dieksploitasi sebagai alat untuk mendukung pihak tertentu.
Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan penyaluran bansos bagi masyarakat miskin pada awal Januari 2024. Berdasarkan Buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) tahun anggaran 2024, anggaran Kemensos untuk bansos mencapai Rp 79,19 triliun. Terdapat 5 komponen bantuan, yaitu BLT El Nino, Bantuan Beras, PKH, Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) dan program Indonesia Pintar.
Mengomentari perbincangan seputar bansos, Kepala Tim Hukum dan Advokasi LBH Arya Wiraraja, Musthafa, SH, mengingatkan agar tidak ada politisasi terkait bansos ini, terutama karena saat ini merupakan tahun politik.
