NTB – bedanews.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal menegaskan bahwa, RUU tentang lima Provinsi yang saat ini tengah dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Provinsi Komisi II DPR RI dengan pemerintah semata untuk memberikan dasar hukum pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pasalnya, selama ini dasar hukum pembentukan 20 provinsi di Indonesia, masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950/Republik Indonesia Serikat (RIS) yang sejatinya sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 silam.
“Selain itu, Panja RUU tentang Provinsi Komisi II DPR RI juga memandang perlu setiap provinsi memiliki undang-undang pembentukannya sendiri-sendiri, sebagaimana amanat dalam pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” ujar Syamsurizal dalam Kunjungan Kerja Panja RUU Lima Provinsi ini ke Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/6).
