Dijelaskan politisi dari Fraksi PPP ini, dalam pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 itu dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
Oleh karena itu, Panja RUU tentang Provinsi Komisi II DPR RI ini memandang perlu untuk melakukan penataan terhadap dasar pembentukan provinsi yang masih tergabung dengan provinsi lainnya, termasuk di dalamnya UU No. 64 Tahun 1958 tentang Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT.
Kelima RUU tentang Provinsi yang sedang dilakukan pembahasan oleh Komisi II DPR RI RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, RUU tentang Provinsi Riau, RUU tentang Provinsi Jambi,RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
