Bandung BEDAnews.com.
Setelah melaksanakan kewajibannya untuk menyerap aspirasi dari daerah pemilihan mereka pada pemilihan legislatif yang lalu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat secara fraksional melaporkan hasil yang mereka peroleh dari reses I masa sidang tahun 2015 , yang telah mereka lakukan pada 20 Februari-27 Februari lalu. Dalam sidang Paripurna DPRD Jabar yang berlangsung di ruang sidang Paripurna DPRD Jabar. Senin (16/3)
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, didampingi Irfan suryanagara, Abdul Haris Bobyhoe dan Haris maulana, juga hadir Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar, beberapa pimpinan Organisasi Perangat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pimpinan partai politik dan tamu undangan lainnya.
Laporan dimulai dari Fraksi terbesar di DPRD Jabar Fraksi Golkar Amanah,FPDI Perjuangan, FPKS, Demokrat, Gerindra, PPP, Nasdem-Hanura,dan terakhir FPKB. Yang semuanya disampikan melalui juru bicaranya masing-masing.
Usai rapat paripurna Ineu menyatakan, ada beberapa catatan hasil Reses I DPRD Jawa Barat yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam bidang pemerintahan, misalnya, perlu peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Bidang perekonomian disampaikan perlu adanya peningkatan koordinasi terkait dengan kebijakan ekonomi yang ada di provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat. Kemudian juga adanya peningkatan perhatian langsung pemerintah kepada masyarakat.
“Catatan dalam bidang keuangan antara lain kredit cinta rakyat harus terus menjadi bagian ada di masyarakat. Kemudian tentang pembangunan, antara lain mohon diperhatikan jalan-jalan yang rusak, irigasi, dan penanganan banjir,”
Kemudian juga pembangunan di beberapa daerah yang masih diharapkan ada perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada masyarakar di desa-desa, selain juga bantuan infrastruktur desa, yang harus tetap menhjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam bidang kesejahteraan rakyat, masyarakat memerlukan penataan yang betul-betul professional, tepat sasaran terkait kebijakan pemerintah pusat, misalnya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera dan Kartu Indonesia Sehat. Kemudian juga kepribadian budaya yang harus diterapkan di Jabar.
Secara tegas Ineu juga mengingatkan pemprov bahwa, “Bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat, yang terkait dengan kesejahteraan rakyat masih dipandang harus menjadi perhatian dan juga perlu ada pengawasan serius sehingga pelaksanaan seluruh program pembangunan yang ada di Jabar ini, betul-betul terimplementasi di masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya. @Hers
